"Jadi, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya. Saya masih hemat Rp47 T," ujarnya.
Kalimat itu bukan retorika. Itu adalah kesimpulan dari sebuah proses perhitungan yang serius. Dari perspektif kebijakan publik, ini adalah momen yang cukup langka: ketika pilihan yang benar secara moral ternyata juga pilihan yang masuk akal secara ekonomi. Tidak ada trade-off yang harus dipaksakan. Tidak ada dilema antara kesejahteraan pekerja dan efisiensi fiskal. Keduanya bisa berjalan beriringan, dan Dony Oskaria memilih membuktikannya lewat angka.
Membaca Komitmen Ini dalam Konteks yang Lebih Besar
Pernyataan Dony Oskaria tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan penjabaran operasional dari filosofi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal mempertegas bahwa efisiensi negara tidak boleh ditempuh dengan cara yang menzalimi rakyat, termasuk para pekerja BUMN.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," kata Dony Oskaria.
Kalimat ini penting bukan semata karena politis, melainkan karena ia menunjukkan adanya keselarasan antara perintah dari atas dan implementasi di lapangan. Dalam ilmu kebijakan publik, kohesi semacam ini disebut policy coherence: ketika tujuan, instrumen, dan dampak kebijakan bergerak ke arah yang sama tanpa saling menegasikan.
Terlalu sering kita menyaksikan reformasi yang visinya mulia di atas kertas, tetapi meninggalkan kerusakan sosial di lapangan. Konsolidasi BUMN yang dijalankan Danantara, setidaknya pada komitmen awal ini, memperlihatkan kesadaran bahwa pekerja bukan sekadar variabel yang bisa disesuaikan.Ada dimensi moral yang jarang diakui secara eksplisit oleh pejabat publik dalam konteks restrukturisasi korporat: bahwa para karyawan masuk ke perusahaan dengan itikad baik, menjalani pekerjaan sesuai arahan manajemen, dan tidak pernah memiliki suara dalam keputusan-keputusan strategis yang akhirnya membawa perusahaan mereka ke meja konsolidasi. Mereka bukan penyebab inefisiensi. Mereka adalah pekerja yang kebetulan berada di struktur yang salah dirancang.
Pengakuan bahwa "itu kan bukan salah mereka" bukan sekadar kalimat basa-basi. Ia adalah rekognisi moral atas keadilan dasar yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan restrukturisasi.
Pelajaran dari Tempat Lain
Dunia tidak kekurangan contoh bagaimana konsolidasi BUMN berjalan dengan cara yang menyakitkan. Brasil, pada periode privatisasi besar-besaran di akhir 1990-an, menyaksikan puluhan ribu karyawan perusahaan negara kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. India, ketika menjalankan program disinvestasi BUMN di era 2000-an, menghadapi gelombang protes buruh yang memaksa pemerintah berkali-kali mundur dari rencana awal. Di Amerika Latin secara umum, reformasi BUMN identik dengan penderitaan kelas pekerja yang kemudian menjadi bahan bakar gerakan populis anti-pasar selama bertahun-tahun sesudahnya.
Sebaliknya, Singapura dengan Temasek Holdings-nya menunjukkan bahwa konsolidasi tidak harus berujung pada korban massal. Transformasi perusahaan-perusahaan negara Singapura dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan penyerapan tenaga kerja ke entitas-entitas baru yang lebih produktif. Hasilnya, Temasek hari ini menjadi salah satu sovereign wealth fund yang paling disegani dunia tanpa meninggalkan trauma sosial yang mendalam.
Editor : Editor
