“Kita akan membenahi tata kelola ke depan agar penggunaan DBH nagari benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, BPKD juga memperkenalkan aplikasi pemungutan PBB-P2 yang akan digunakan petugas di nagari. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan proses pemungutan, pemantauan, dan evaluasi pembayaran pajak.
Fadhly menjelaskan, sistem baru tersebut telah terintegrasi dengan metode pembayaran digital melalui QRIS dan Virtual Account (VA). Selain pembayaran individu, aplikasi juga mendukung pembayaran secara kolektif yang tercatat berdasarkan akun masing-masing petugas pemungut.
“Walinagari dapat memantau secara langsung berapa penerimaan yang dikumpulkan petugas korong setiap hari. Ini akan mendorong akuntabilitas yang selama ini menjadi tantangan,” katanya.Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Layanan Mandiri di front office BPKD Padang Pariaman. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan perpajakan secara mandiri, mulai dari pengajuan layanan pajak, pengecekan tagihan, hingga pembayaran pajak melalui QRIS dan Virtual Account.
Editor : MS
