Rekonstruksi Ketahanan Ekonomi: Saatnya Indonesia Menjadikan Kebencanaan sebagai Bagian dari Strategi Pembangunan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun di saat yang sama juga menjadi salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, banjir, longsor, letusan gunung api, kekeringan, hingga perubahan iklim menjadi ancaman yang terus berulang. Setiap kali bencana terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Padahal, ada dampak lain yang tidak kalah besar, yaitu terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

Bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga persoalan ekonomi. Ketika jalan rusak, pasar berhenti beroperasi, sawah gagal panen, atau pelaku usaha kehilangan tempat usahanya, maka roda perekonomian ikut melambat. Pendapatan masyarakat menurun, daya beli melemah, lapangan kerja berkurang, dan kemiskinan berpotensi meningkat. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia tidak lagi memandang kebencanaan hanya sebagai urusan tanggap darurat, melainkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah berbagai tantangan global. Perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif terjaga, berbagai risiko tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan. Ketahanan ekonomi juga harus diukur dari kemampuan suatu negara untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali ketika menghadapi guncangan, termasuk bencana alam.

Konsep inilah yang dikenal sebagai economic resilience atau ketahanan ekonomi. Negara yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat bukan berarti tidak pernah mengalami bencana, melainkan mampu meminimalkan dampaknya serta mempercepat proses pemulihan. Dengan kata lain, tujuan pembangunan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga membangun ekonomi yang tangguh terhadap berbagai risiko.

Sayangnya, pola pembangunan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pemulihan setelah bencana terjadi. Anggaran besar dikeluarkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara investasi dalam mitigasi dan pengurangan risiko sering kali belum menjadi prioritas utama. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk mitigasi dapat menghemat pengeluaran yang jauh lebih besar ketika bencana benar-benar terjadi.

Di sinilah pendekatan Sustainable Livelihood menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki berbagai bentuk modal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, hingga modal keuangan. Ketika kelima modal tersebut berkembang secara seimbang, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi krisis. Misalnya, petani yang memperoleh akses terhadap teknologi, pendidikan, pembiayaan, serta jaringan pemasaran akan lebih mudah bangkit setelah mengalami gagal panen akibat bencana dibandingkan mereka yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan.

Dari perspektif makroekonomi, bencana juga memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu distribusi barang sehingga memicu kenaikan harga di berbagai daerah. Produksi sektor pertanian menurun, aktivitas industri terhambat, dan konsumsi rumah tangga ikut melemah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah perlu meningkatkan belanja negara untuk penanganan bencana sehingga kebutuhan pembiayaan fiskal menjadi lebih besar.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi moneter, bencana dapat memengaruhi stabilitas harga, inflasi, serta kelancaran sistem pembayaran. Gangguan distribusi pangan sering kali menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, tekanan inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter menjadi sangat penting agar dampak ekonomi akibat bencana tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam membangun ketahanan ekonomi. Sistem pembayaran digital, layanan keuangan berbasis teknologi, pemanfaatan data spasial, kecerdasan buatan, hingga sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, digitalisasi memungkinkan bantuan sosial maupun bantuan usaha disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat terdampak.