Soeharto sebagai Bapak Pembangunan mengingatkan pentingnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh dipisahkan dari demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Habibie sebagai Bapak Teknologi meninggalkan pesan bahwa masa depan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Bangsa ini membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia unggul.
Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme memberikan warisan penting bahwa Indonesia hanya akan tetap menjadi rumah bersama apabila keberagaman dihormati. Megawati sebagai Srikandi Konstitusi mengingatkan pentingnya menjaga institusi konstitusional. Sementara SBY sebagai Bapak Perdamaian mengingatkan bahwa kekuatan sebuah bangsa juga terletak pada kemampuannya membangun perdamaian.
Joko Widodo yang disebut sebagai Bapak Infrastruktur juga meninggalkan warisan pembangunan fisik yang akan terus dinilai oleh sejarah. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pembangunan tersebut telah menciptakan pemerataan, memperkuat ekonomi rakyat dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan seperti itu bukan bentuk permusuhan politik.
Justru pertanyaan kritis merupakan bagian dari pertanggungjawaban demokrasi.
Di sinilah pernyataan Sultan tentang satu benang merah kepemimpinan para Presiden terdahulu menjadi menarik. Benang merah tersebut adalah komitmen memperkuat pembangunan daerah demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat.Bagi DPD RI, isu ini seharusnya memiliki makna strategis. DPD lahir dari semangat reformasi untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh hanya dilihat dari perspektif Jakarta dan pusat kekuasaan.
Ukuran keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat di daerah.
Jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan berbagai proyek infrastruktur memang penting. Tetapi pembangunan yang sesungguhnya harus menghasilkan masyarakat daerah yang semakin mandiri, produktif dan sejahtera. Daerah jangan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan.
Editor : Editor
