Oleh: Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan seluruh masyarakat agar membangun budaya demokrasi yang lebih santun dan beradab. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut hendaknya disampaikan dengan budi dan bahasa yang baik.
Pesan itu disampaikan pada momentum Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 14 Agustus 2026. Sebuah pesan yang sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna politik dan konstitusional yang sangat dalam.
Sebab, ketika Ketua MPR RI berbicara tentang demokrasi santun dan beradab, pesan tersebut seyogianya tidak hanya ditujukan kepada rakyat. Pesan itu juga harus dibaca sebagai pengingat kepada Presiden dan seluruh elite kekuasaan.
Demokrasi bukan hanya milik rakyat.
Demokrasi juga merupakan tanggung jawab mereka yang mendapatkan mandat untuk mengelola kekuasaan negara.Bahkan, dalam perspektif keteladanan politik, demokrasi santun semestinya dimulai dari atas. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai posisi strategis dalam memberikan contoh bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam negara demokrasi.
Rakyat akan lebih mudah belajar tentang demokrasi dari perilaku para pemimpinnya daripada dari berbagai slogan dan pidato politik.
Karena itu, apabila rakyat diminta santun dalam menyampaikan kritik, maka kekuasaan pun harus santun dalam menerima kritik.
Apabila rakyat diminta menghormati perbedaan, maka elite politik harus terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana menghormati perbedaan.
Editor : Editor
