Kedaulatan Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintah pusat. Kedaulatan nasional justru akan semakin kokoh apabila daerah-daerah memiliki kemampuan untuk tumbuh, berkembang dan mengelola potensi yang dimilikinya.
Karena itu, penghormatan terhadap para Presiden terdahulu sebaiknya menjadi momentum untuk membangun budaya politik yang lebih dewasa.
Kita tidak perlu mencaci seorang pemimpin untuk menunjukkan sikap kritis. Sebaliknya, kita juga tidak perlu menutup mata terhadap persoalan masa lalu hanya demi menjaga kesantunan politik.
Menghormati bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan. Mengkritik bukan berarti membenci.
Inilah etika demokrasi yang perlu dirawat oleh seluruh elite politik, termasuk Presiden, pimpinan lembaga negara, partai politik dan masyarakat sipil.
Bahkan, keteladanan demokrasi yang santun seharusnya dimulai dari puncak kekuasaan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi strategis untuk memberikan contoh bahwa kritik bukan ancaman, perbedaan pendapat bukan permusuhan, dan oposisi bukan musuh negara.Begitu pula lembaga parlemen. DPR dan DPD tidak boleh hanya menjadi ruang untuk memberikan tepuk tangan kepada kekuasaan. Parlemen harus tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pengawas sekaligus mitra kritis pemerintah.
Pada akhirnya, republik ini bukan milik Presiden, bukan milik partai politik, dan bukan pula milik kelompok elite.
Republik adalah milik rakyat.
Karena itu, setiap Presiden layak dihormati sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Namun setiap warisan kepemimpinan tetap harus diuji oleh konstitusi, sejarah dan pengalaman rakyat.
Editor : Editor
