Tak hanya itu, komitmen Dasco juga dinilai berbeda dari pernyataan politik pada umumnya.
Ia tidak hanya menyampaikan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset, tetapi juga mengaitkannya dengan tanggung jawab politik yang melekat pada dirinya dan pimpinan DPR lainnya.
Karena itu, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada substansi RUU, tetapi juga pada realisasi komitmen yang telah disampaikan secara terbuka.
Di sisi lain, respons langsung Dasco terhadap aspirasi masyarakat juga menjadi sorotan.
Dalam kajian representasi politik yang dikembangkan Hanna Pitkin, terdapat konsep representasi substantif, yakni ketika wakil rakyat tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi juga bertindak berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Respons Dasco kepada AMPB dinilai mencerminkan pendekatan tersebut. Aspirasi yang disampaikan di ruang publik langsung dijawab dengan komitmen politik yang memiliki tenggat waktu yang jelas.
Penetapan target 15 Desember 2026 juga menciptakan ruang akuntabilitas yang dapat diawasi publik. Masyarakat, media, dan berbagai kelompok sipil kini memiliki patokan yang pasti untuk menilai perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam beberapa bulan ke depan.Bagi DPR, tenggat tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara bagi publik, komitmen itu menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana keseriusan parlemen dalam merespons tuntutan yang selama ini mengemuka.
Hingga kini, proses pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berjalan. Namun satu hal yang tidak terbantahkan, perhatian publik terhadap regulasi tersebut semakin besar setelah pernyataan Dasco.
Dalam dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset, banyak pihak melihat Sufmi Dasco Ahmad bukan hanya sebagai pimpinan DPR yang mengawal proses legislasi.
Editor : Editor
