Padang, - Forum Pemuda Sumatera Barat (FPS) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan status dan keberadaan 108 hektare aset daerah sebelum melanjutkan rencana reaktivasi PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).
FPS menilai kejelasan aset harus menjadi perhatian utama pemerintah sebelum menentukan langkah terhadap PT ARP, perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri Padang Industrial Park (PIP).
Direktur Eksekutif FPS, Dr. Muhamad Jamil, S.Sos.I., MA., mengatakan reaktivasi perusahaan tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi kelembagaan dan keberlanjutan usaha, tetapi juga dari kepastian terhadap aset daerah yang sejak awal menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Sumbar.
“Bagi kami, persoalan PT ARP bukan sekadar persoalan perusahaan aktif atau tidak itu kemudian dipecah menjadi sejumlah bidang Hak Guna Bangunan (HGB) dan sebagian dialihkan kepada pihak lain. Penetapan PN Padang juga mencatat adanya persoalan pemindahtanganan aset Pemprov berupa tanah seluas 108 hektare kepada pihak lain," ujarnya, Rabu (2/9/2026)
Menurut FPS, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan kembali bagaimana status masing-masing bidang tanah saat ini, termasuk riwayat pemanfaatan dan pengalihannya.
“Yang harus terang terlebih dahulu adalah asetnya. Berapa yang masih ada, bagaimana status masing-masing bidang, siapa yang menguasai atau memanfaatkannya, dan bagaimana aktif. Ada 108 hektare aset Pemprov Sumbar yang sejak awal menjadi penyertaan modal,” kata Jamil.Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg, Pemprov Sumatera Barat tercatat menyetorkan modal kepada PT ARP berupa lahan seluas 108 hektare.
Lahan tersebut kemudian diserahkan kepada PT Padang Industrial Park (PT PIP) untuk digunakan sebagai kawasan industri.
Dalam dokumen perkara tersebut disebutkan bahwa dalam perkembangannya tanah riwayat pengalihannya,” ujar Jamil.
Ia mengatakan penelusuran tersebut penting untuk memastikan kepentingan daerah tetap terlindungi ketika pemerintah mengambil keputusan mengenai masa depan PT ARP dan kawasan PIP.
Editor : Editor
