Oleh: Irdam Imran, Perantau Minang
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kabar wafatnya H. Bachtiar Chamsyah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dunia politik, dan mereka yang pernah bersentuhan dengan perjalanan pengabdian beliau.
Bagi saya pribadi, Bachtiar Chamsyah bukan sekadar nama yang pernah tercatat sebagai anggota DPR RI, tokoh PPP, atau Menteri Sosial Republik Indonesia. Ada sebuah kenangan kelembagaan yang tidak mudah dilupakan: interaksi saya dengan Tim Komisi C BP MPR RI pada 1998, ketika bangsa Indonesia sedang berada pada salah satu persimpangan sejarah terpenting setelah berakhirnya Orde Baru.
Saat itu, pembahasan mengenai Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden Soeharto menjadi bagian penting dari dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Saya yang ketika itu berada dalam lingkungan Sekretariat MPR RI berkesempatan berinteraksi dengan para anggota tim yang terlibat dalam proses pembahasan tersebut.
Di antara tokoh-tokoh yang saya ingat adalah H. Bachtiar Chamsyah, Hamzah Haz, Fahmi Idris, dan Agung Laksono.Mereka datang dari latar belakang politik dan pengalaman yang berbeda, tetapi berada dalam satu ruang sejarah yang sama: bagaimana lembaga negara merespons perubahan besar yang sedang terjadi setelah Reformasi 1998.
Bagi saya, pengalaman tersebut bukan sekadar kenangan pekerjaan di lingkungan parlemen. Ia merupakan pelajaran langsung tentang bagaimana konstitusi, politik, dan pergantian kekuasaan bertemu dalam sebuah momentum sejarah.
Bachtiar Chamsyah hadir dalam dinamika itu sebagai salah seorang politisi senior yang ikut berada dalam proses politik kelembagaan pada masa transisi tersebut.
Saya melihat dari dekat bagaimana pembahasan mengenai pertanggungjawaban Presiden Soeharto bukanlah persoalan sederhana. Ia menyangkut hubungan antara kekuasaan, mandat rakyat, lembaga negara, dan pertanggungjawaban konstitusional seorang Presiden.
Editor : Editor
