Pengawasan untuk Melindungi Pemerintah Nagari
Bupati juga menekankan pentingnya tertib administrasi. Menurutnya, administrasi yang baik bukan hanya kewajiban, tetapi juga menjadi perlindungan bagi Wali Nagari dan perangkat nagari agar terhindar dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Karena itu, Bupati meminta Inspektorat, DPMD, kecamatan dan perangkat terkait terus memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah nagari.
“Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan harus kita maknai sebagai bagian dari upaya mencegah kesalahan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Bupati juga meminta Wali Nagari tidak ragu berkonsultasi dengan camat maupun Pemerintah Kabupaten apabila menemukan persoalan atau keraguan dalam mengambil keputusan.
“Lebih baik bertanya dan berkonsultasi sebelum mengambil keputusan daripada memperbaiki kesalahan setelah keputusan tersebut dilaksanakan,” tegasnya.Bupati berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Para Wali Nagari diminta membawa pengetahuan yang diperoleh ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Dengan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib dan tepat sasaran, masyarakat diharapkan semakin mudah melihat ke mana anggaran nagari digunakan dan apa manfaat yang mereka terima.
Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan nagari bukan hanya berapa banyak anggaran yang terserap, tetapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan dan seberapa besar kesejahteraan warga dapat ditingkatkan.
Editor : MS
