Ia menambahkan, Sumatera Barat selama ini memiliki persoalan konektivitas ketika jalur utama mengalami gangguan. Karena itu, keberadaan jalur alternatif menjadi sangat penting, terutama untuk mengantisipasi gangguan pada jalur Padang–Bukittinggi seperti yang pernah terjadi di kawasan Lembah Anai.
Dalam dialog di Padang Panjang, Andre Rosiade juga menyampaikan bahwa tol tersebut diharapkan menjadi alternatif konektivitas Sumatera Barat. Ia menekankan agar persoalan trase, lahan pertanian, irigasi, akses antarkampung serta mekanisme ganti kerugian dibahas secara terbuka bersama masyarakat.
“Ini yang kita apresiasi, masyarakat diajak bicara. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah alat berat masuk. Sosialisasi harus dilakukan dari awal, sehingga ninik mamak, wali nagari dan masyarakat mempunyai ruang menyampaikan persoalan mereka,” kata Rezki.
PJKIP Tanah Datar, lanjutnya, mendorong agar proses pembangunan tetap mengedepankan keterbukaan informasi publik. Masyarakat harus mengetahui dokumen, tahapan dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan tentu kita harapkan membawa manfaat. Tetapi pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai jalan tol sudah berdiri, tetapi persoalan masyarakat baru muncul kemudian,” ujarnya.
Rezki juga berharap rencana reaktivasi atau pengembangan kembali jalur kereta api tidak berhenti sebatas wacana.
Jika memang akan dilanjutkan, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik tahapan perencanaan, trase, kebutuhan lahan, sumber pembiayaan serta target pelaksanaannya.“Kalau memang tol dan rel ini sama-sama diarahkan untuk memperkuat konektivitas Sumbar, tentu masyarakat harus mendapatkan gambaran besarnya. Kita ingin Sumbar tidak hanya menjadi daerah yang dilewati kendaraan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut,” katanya.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur strategis berjalan dengan baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“PJKIP Tanah Datar akan terus mendorong keterbukaan informasi. Infrastruktur boleh maju, ekonomi harus tumbuh, tetapi hak masyarakat, adat dan lingkungan juga harus ditempatkan pada posisi yang jelas,” tutup Rezki. (***)
Editor : Editor
