Oleh: Irdam Imran, Pengamat Politik dan Konstitusi
Langkah Senator RI Irman Gusman memberikan komitmen bantuan Rp100 juta dan menjadikan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan berbasis nagari merupakan gagasan yang menarik untuk dikembangkan. Lebih dari sekadar bantuan keuangan, inisiatif tersebut membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi pemerintah nagari, pelaku usaha, akademisi, BAZNAS, dan diaspora Minangkabau.
Namun, keberhasilan program semacam ini tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana bantuan tersebut menjadi pemantik lahirnya ekosistem ekonomi nagari yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam konteks itulah, perlu ada upaya serius menghidupkan dan merealisasikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) sebagai institusi penggerak ekonomi sekaligus pengelola investasi masyarakat.
Mengembalikan kekuatan Rantau dan Ranah
Minangkabau memiliki modal sosial yang kuat melalui hubungan historis antara rantau dan ranah. Merantau bukan berarti memutus hubungan dengan kampung halaman. Justru pengalaman, ilmu pengetahuan, modal, dan jaringan usaha yang diperoleh di rantau dapat menjadi kekuatan untuk membangun ranah.
Selama ini, kontribusi perantau sering diwujudkan melalui bantuan sosial, pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, dan kegiatan adat. Semua itu penting. Namun, sudah saatnya hubungan rantau dan ranah dikembangkan menjadi kemitraan ekonomi produktif.Perantau dapat membawa investasi, teknologi, akses pasar, dan pengalaman bisnis. Sementara masyarakat ranah memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, produk unggulan, serta pengetahuan lokal.
Keduanya membutuhkan institusi yang mampu mempertemukan kepentingan tersebut secara profesional. Di sinilah BUMNagari memperoleh peran strategis.
BUMNagari sebagai pusat investasi dan amanah ekonomi
BUMNagari tidak cukup hanya dihadirkan sebagai bangunan struktural atau institusi formal yang bertugas mengelola investasi dan kegiatan usaha nagari. Lebih dari itu, BUMNagari harus mampu membangun kultur pengelola dan pengelolaan yang jujur, profesional, transparan, serta bertanggung jawab.
Sebab, sebesar apa pun potensi ekonomi dan investasi yang masuk ke nagari, semuanya akan kehilangan makna apabila tidak ditopang integritas pengelolanya. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang tidak kalah penting dibandingkan modal finansial.
Editor : Editor
