Oleh: Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Senayan, 11 November 2026
Dinamika politik nasional kembali memasuki babak penting setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan ini muncul di tengah perdebatan mengenai persyaratan pendidikan pencalonannya, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta dorongan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, apabila Gibran benar-benar telah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi dan pengunduran dirinya efektif secara konstitusional, pertanyaan berikutnya adalah: DPR RI dan MPR RI mau melakukan apa lagi?
Pertanyaan ini penting karena negara tidak boleh menyelesaikan persoalan jabatan publik hanya berdasarkan kompromi politik, tekanan kekuasaan, ataupun kepentingan kelompok. Harus ada kepastian hukum dan prosedur ketatanegaraan.
Pertama, Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional.Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran telah efektif, Presiden Prabowo harus menjalankan kewenangannya mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI.
Persoalannya bukan lagi mempertahankan atau mengganti seseorang berdasarkan kalkulasi politik, melainkan memastikan keberlangsungan pemerintahan sesuai konstitusi.
Kedua, DPR RI harus menempatkan fungsi pengawasan secara proporsional.
Editor : Editor
