Pelajaran terpentingnya adalah stabilitas negara harus dibangun melalui kepastian konstitusi, bukan semata-mata kesepakatan elite.
Dari dinamika Jokowi dan Gibran, publik dapat belajar mengenai hubungan antara demokrasi elektoral dan demokrasi konstitusional. Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan mandat politik, tetapi pelaksanaan mandat tersebut tetap dibatasi oleh konstitusi dan hukum.
Sementara itu, pemerintahan Prabowo juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa tata kelola kekuasaan tidak terjebak dalam praktik nepotisme, kolusi, dan konflik kepentingan.
Demokrasi konstitusional menuntut semua pejabat negara tunduk pada aturan yang sama, tanpa pengecualian.
Penutup
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar telah resmi dan efektif, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden, DPR harus mengevaluasi relevansi proses pengawasan dan pemakzulan, sedangkan MPR harus mempersiapkan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Tidak perlu menciptakan krisis politik baru apabila konstitusi sudah menyediakan jalan keluarnya.Bagi saya, inilah saatnya DPR RI dan MPR RI membuktikan bahwa lembaga perwakilan rakyat bukan sekadar arena pertarungan kepentingan partai politik, melainkan penjaga konstitusi dan demokrasi.
Jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik siapa pun. (***)
Editor : Editor
