DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut.
Namun, harus dibedakan antara proses politik untuk meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan dengan proses pengunduran diri secara sukarela.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat, DPR perlu mengevaluasi kembali objek dan relevansi proses pemakzulan tersebut. Pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang mungkin masih memerlukan pertanggungjawaban melalui mekanisme yang tersedia.
Dengan demikian, DPR tidak boleh mencampuradukkan persoalan pemberhentian jabatan dengan persoalan pertanggungjawaban hukum.
Ketiga, MPR RI harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Dalam persoalan ini, MPR memiliki posisi yang sangat strategis.Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU MD3.
Presiden mengusulkan dua nama calon. MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih salah satu calon tersebut.
Editor : Editor
