Dengan demikian, agenda MPR bukan otomatis menggelar Sidang Istimewa untuk memakzulkan Gibran, melainkan menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Di sinilah MPR harus menunjukkan kedewasaan kelembagaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
Keempat, jangan sampai pengunduran diri menjadi jalan pintas untuk menghindari persoalan hukum.
Pengunduran diri merupakan hak pejabat negara dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, pengunduran diri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang melatarbelakanginya.
Apabila terdapat persoalan mengenai persyaratan pencalonan, dokumen pendidikan, administrasi pemilu, ataupun dugaan pelanggaran hukum, masing-masing harus ditempatkan pada mekanisme hukum yang tepat.
Negara hukum tidak boleh membangun preseden bahwa seseorang dapat mengakhiri persoalan pertanggungjawaban hanya dengan meninggalkan jabatan.Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh digunakan sebagai instrumen pertarungan politik untuk menjatuhkan seseorang tanpa pembuktian yang sah.
Kelima, momentum pembenahan demokrasi konstitusional.
Pengalaman perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak Reformasi 1998 memperlihatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional selalu memiliki konsekuensi politik dan konstitusional.
Dari Presiden Soeharto kepada BJ Habibie, dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri, hingga berbagai dinamika politik berikutnya, Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam menyelesaikan persoalan kepemimpinan nasional.
Editor : Editor
