Jangan Berhenti Pada Prediket Informatif, Monev KI Sumbar Harus Lahirkan Perubahan

Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik.

Karena itu, penilaian Monev tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses mencari siapa yang memperoleh predikat Informatif dan siapa yang belum. Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Bagi badan publik yang belum mencapai kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan. Sementara bagi badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, Monev tidak menempatkan badan publik semata-mata dalam kompetisi memperoleh peringkat, melainkan dalam proses bersama membangun tata kelola informasi yang lebih baik.

Apa yang harus dihasilkan dari Monev?

Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: setelah Monev dilaksanakan, perubahan apa yang harus terjadi?

Pertama, terbentuknya PPID yang kuat, profesional, dan memiliki dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. PPID harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta kewenangan yang memadai.

Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi, badan publik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya.

Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.