Komisi Informasi Sumatera Barat akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik agar pemahaman mengenai UU KIP tidak hanya dimiliki oleh pengelola PPID, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.
Lebih dari itu, keterbukaan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, serta tersedia melalui saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.
Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki budaya transparansi yang kuat. (***) Editor : Editor
