Jangan Berhenti Pada Prediket Informatif, Monev KI Sumbar Harus Lahirkan Perubahan

Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian.

461 badan publik, sebuah tanggung jawab besar

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.

Angka tersebut menggambarkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.

Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev tentu patut diapresiasi. Demikian pula peningkatan badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.

Namun, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.

Pertanyaan-pertanyaan ini penting menjadi refleksi seluruh badan publik.

Harapan KI Sumbar: keterbukaan menjadi budaya, bukan formalitas

Komisi Informasi Sumatera Barat berharap Monev menjadi momentum bagi seluruh pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Pimpinan badan publik harus hadir sebagai penggerak utama. Dukungan terhadap PPID tidak cukup hanya melalui surat keputusan pembentukan struktur organisasi. Harus ada kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pelayanan informasi.

Kami juga berharap pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh badan publik memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan. Harus ada tindak lanjut yang terukur.