Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Perkuat Pengawasan Aset dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)
Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)

Padang, - Penguatan fungsi pengawasan dan legislasi menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Mulai dari pembenahan aset daerah senilai Rp79,02 miliar, penyelesaian persoalan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tuntas hampir satu dekade, hingga penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)
Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)

Komitmen tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), yang membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Melalui Pansus Pengelolaan Aset yang diketuai Doni Harsiva Yandra, DPRD Sumbar menemukan 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah. Total nilai tercatat aset tersebut mencapai Rp79,02 miliar.

Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)
Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,52 miliar merupakan aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar masuk kategori aset bermasalah.

Persoalan yang ditemukan beragam, mulai dari aset yang belum produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, hingga bangunan rusak berat dan pembangunan yang belum diselesaikan.

Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)
Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)

Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.

Pansus juga mencermati persoalan Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 rumah diketahui telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III.

Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)
Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas hasil Pansus Pengelolaan Aset Daerah senilai Rp79,02 miliar serta penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (6/11/2026). (Foto: Ist)

Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Bagi DPRD Sumbar, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong pembenahan pengelolaan aset secara menyeluruh.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini