Persetujuan itu kemudian ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Sumbar melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.
Muhidi menegaskan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.
Pengelolaannya tidak cukup hanya melalui pencatatan inventaris, tetapi harus diikuti langkah pengamanan dan pemanfaatan yang optimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Sumbar juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Pansus agar tidak berhenti sebatas laporan dan dokumen, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.Evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan. Melalui perubahan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan, dan penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah serta menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Editor : Editor