Kekayaan daerah perlu ditata, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal agar tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Selain aset tanah dan bangunan, Pansus turut menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).
Kedua perusahaan tersebut telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaiannya belum juga rampung.
Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga menjadi perhatian.
Sejumlah aspek yang membutuhkan kejelasan meliputi status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset atau mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset.
DPRD juga mendorong pembentukan tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.Tim tersebut diharapkan memiliki rencana kerja yang jelas, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan.
Khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus agar penyelesaiannya dapat ditangani secara lebih terarah.
Seluruh rekomendasi tersebut disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra.
Editor : Editor