[caption id="attachment_4047" align="aligncenter" width="720"]
Padang Panjang trus berpacu, Islamic Center dan Pasar Pusat menjadi ikon baru Padang Panjang kedepan. (foto: ist)[/caption]Padang Panjang,---Forum diskusi yang digelar sebagian perantau di Hall Lantai III Balaikkota Padang Panjang, Minggu (22/10) lalu, ternyata sangat berbekas bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) kota berjuluk serambi makah itu.
Apalagi terkait statment dari forum.diskusi itu mengatakan Padang Panjang stagnan, sampai Selasa 24/10 sore masih diperbicangkan warga kota.Kegiatan diskusi yang digelar MP3S (Masyarakat Peduli Padang Panjang Sekitarnya) tersebut, sebagai bahasan cukup hangat, termasuk dikalangan ASN Pemko Padang Panjang.
Banyak warga dna tokoh Padang Panjang menyesalkan materi bahasan yang dimunculkan dalam agenda diskusi tersebut.Umumnya mereka menyayangkan kegiatan yang bertajuk Menuju Padang Panjang lebih baik tersebut. Apalagi sampai menjustifikasi bahwa pembangunan Kota Padang Panjang sekarang ‘stagnan’ alias jalan ditempat.
Ketua DPRD Padang Panjang, Dt. Novi Hendri hadir do forum diskusi itu, ketika dijumpai Senin kemaren, terlihat masih meradang.Begitu pula ciloteh warga di warung kopi depan taman mini Kota Padang Panjang, sejumlah warga termasuk beberapa wartawan, masih terlibat perdebatan sengit mengurai permasalahan tersebut.
“Forum diskusi semacam itu sebenarnya bagus, karena melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk perantau. Namun akan menjadi salah jika berdiskusi dengan data yang tidak benar,"ujar seorang warga di warung itu."Bagaimana mau membahas nasib Padang Panjang ke depan, jika backup data yang dipakai itu salah, atau istilah kerennya ‘GIGO’ (Garbage In, Garbage Out), yang berarti bila data yang masuk sampah, maka keluaranya juga sampah,” lanjut Dt. Majo Lelo, salah seorang ninik mamak Busur, di Utara Kota Padang Panjang melanjutkan ciloteh warga sebelumnya.
Mereka menyangsikan data yang dimunculkan oleh Profesor Helmi sebagai pembicara dalam diskusi itu. Dosen salah satu PTN di Padang, yang menyebutkan realisasi belanja modal APBD Padang Panjang hanya satu persen.“Itu data dari mana diambil, kalau realisasi triwulan satu baru masuk akal, karena diawal tahun masih disibukan untuk menyusun SK pelaksana kegiatan dan sebagian tengah menyusun anggaran untuk dilelang panitia tender,” ujar salah seorang staf dinas DPPKAD Padang Panjang, kesal."Artinya, tudingan diarahkan agar muncul imej bahwa Pemko Padang Panjang minim dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk kepentingan publik atau belanja pembangunan," gerutu ASN dinas keuangan mempertegas ucapan sebelumnya.Ketika hal ini dikonfirmasi ke Sekdako Padang Panjang, Indra Gusnady, Selasa 24/10 dijelaskan bahwa komposisi anggaran dalam APBD Padang Panjang tidak demikian. Namun pelaksana tugas (Plt) Sekda tersebut minta hal ini tidak usah dipermasalahkan.
“Sudahlah, ini hanya soal kesalahan data yang disajikan dalam forum diskusi perantau kemaren, yang terpenting masyarakat Padang Panjang sudah tahu, bahawa kita, Pemko saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor,” ujar Sekda.Malah, menurut Indra Gusnady, pemerintah pusat mengapresiasi realisasi kinerja keuangan APBD Kota Padang Panjang.
Pengakuan tersebut diwujudkan dalam bentuk reward berupa Dana Insentive Daerah (DID) sebesar Rp.42 milyar, atau tertinggi dibanding dua daerah berprestasi lainnya di Sumbar yang ikut menerima DID tahun ini, seperti Kota Bukit Tinggi yang hanya Rp. 7 milyar.Sementara itu, Kabag Perekonomian Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga menuturkan bahwa, komposisi APBD Kota Padang Panjang termasuk yang tersehat tahun ini.
Alokasi dana aparatur hanya terakomodir sebesar 27 persen dan jika ditambah dana hibah yang telah disalurkan, total jumlah belanja tidak langsung hanya Rp.28,7 persen.Artinya, alokasi belanja langsung untuk kepentingan publik tercatat mencapai 72 persen dari total APBD. Dan 55 persen diantaranya merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam wilayah Kota Padang Panjang.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
