Padang,—- Pemilu 2024 semakin dekat, Sumbar dalam analisa termasuk berpotensi rawan. Terkait ancaman yang bisa saja mengganggu keamanan, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024.
“Operasi ini dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Sumbar.”ujar Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono diwakili Karo Ops Polda Sumbar, Kombes Pol Jajuli, S.Ik, M.Si.
Kombes Pol Jajuli menyampaikan bahwa saat ini sedang berjalan tahapan Pemilu serentak 2024. Ini pekerjaan besar yang memengaruhi masa depan bangsa Indonesia.
“Polri sebagai instansi pengamanan Pemilu, membutuhkan kerjasama semua pihak untuk memastikan terciptanya keamanan demi terwujudnya Pemilu yang sukses dan berkualitas,”ujarnya di aula Mapolda Sumbar.
Rakor dihadiri Hamdan, Ketua Divisi Hukum KPU Sumbar, Alni (Ketua Bawaslu Sumbar), unsur Forkompimda Sumbar, perwakilan 18 parpol, Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dan IJTI Sumbar.
Kapolda menambahkan bahwa Polri se-Indonesia menggelar operasi pengamanan pemilu dengan sandi Mantap Brata, dilakukan untuk memastikan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga tidak terjadi hal hal yang mengganggu pelaksanaannya.
Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, terjadi gangguan di sejumlah daerah, seperti pembakaran bendera partai di Pasaman, serta adanya pemungutan suara ulang di kabupaten Agam dan Solok Selatan serta kota Padang, kemudian adanya indikasi politik uang.
Bahkan juga terjadi pembakaran gudang logistik pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Operasi Mantap Brata ini berlangsung selama 222 hari, dimulai 19 Oktober 2023. Harapan kita, permasalahan yang terjadi pada pemilu lalu, tidak terjadi pada pemilu serentak 2024 nanti. Karena, dari pemeraan Polda Sumbar, terindikasi 28 TPS yang dianggap Rawan, 412 kurang rawan dan 17 ribu lebih tetap dalam pemantauan agar pemungutan suara dapat berjalan lancar. Dan sejauh ini belum terdapat konflik di parpol,” ucap Kapolda.
Polda Sumbar juga memprediksi sejumlah isu politik yang akan terjadi menjelang Pemilu serentak 2024, di antaranya pergantian sejumlah kepala daerah menjelang pelaksanaan pemilu serta terjadinya politik identitas yang akan memicu konflik kepentingan.
“Semua itu sudah kita petakan dan terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak guna mengantisipasi terjadinya gangguan dan kelancaran pemilu, termasuk fenomena hoaks yang terus menjamur yang membutuhkan perhatian khusus kita bersama,” pungkas Kapolda pada Rakor yang juga dihadiri seluruh Kapolres dan unsur pimpinan di Polda Sumbar
Gubernur Sumbar diwakili Kasar Pol PP, Irwan mengatakan bahwa Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai langkah dan program dalam upaya keamanan dan kesuksesan pemilu serentak 2024, yaitu menyiapkan Linmas di 17 569 TPS yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
“Nah, masing-masing TPS terdapat 2 anggota linmas. Dengan begitu, kita akan menyiapkan setidaknya 35 ribu anggota linmas berikut dengan pakaian dan atributnya,” jelas Irwan.
Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Hamdan memaparkan bahwa dalam proses transisi kekuasaan melalui Pemilu 2024, KPU melihat banyak sekali eskalasi yang terjadi. Meski begitu, KPU sebagai penyelenggara pemilu berharap tidak kaca yang pecah sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menjelaskan permohonan sengketa pemilu 2024 menjelang penetapan DCS jauh berkurang dari pemilu 2019 lalu. Bila di pemilu 2019 terdapat 10 laporan sengketa, pada pemilu 2024 hanya 1 laporan saja.
“Hal yang sama juga terjadi di Bawaslu Kabupaten dan Kota. Jumlah laporan sengketa yang masuk, juga jauh berkurang,”ujar Alni.
Berkaitan dengan dana kampanye, Alni berharap semua parpol peserta pemilu betul-betul menyampaikan pertanggungjawaban sesuai yang terjadi di lapangan agar tidak melanggar aturan dan Undang Undang yang berlaku.
“Terkait netralitas TNI, Polri dan ASN dalam pemilu, maka Bawaslu punya kewenangan melakukan penindakan. Apalagi ditemukan TNI Polri terindikasi tidak netral, maka Bawaslu akan melaporkan pada pimpinan institusi yang bersangkutan untuk melakukan penindakan,” tegas Alni.
Diketahui, pada Pemilu serentak 2024 di Sumbar, terdapat 233 calon anggota DPR RI. 831 calon anggota DPRD Provinsi, 16 Calon anggota DPD RI, 17.869 TPS dengan 87.846 Kotak Suara untuk 4.088.606 pemilih dan 17 Parpol di Sumbar yang jadi peserta pemilu 2023. (monsis)
