Oleh: Rayhan Athira Hendrig
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang pengharaman rokok elektrik atau vape menghadirkan babak baru dalam perdebatan publik mengenai kesehatan, moralitas, dan regulasi industri tembakau alternatif di Indonesia. Keputusan yang diterbitkan pada 6 November 2026 itu bukan sekadar persoalan boleh atau tidaknya seseorang mengisap vape. Lebih jauh, fatwa tersebut menyentuh persoalan ekonomi, keberlangsungan usaha, hingga tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selama beberapa tahun terakhir, vape telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Aroma liquid dengan beragam varian, mulai dari buah-buahan hingga kopi, membuat rokok elektrik semakin mudah dijumpai di kafe, tempat berkumpul, bahkan lingkungan pergaulan sehari-hari. Sebagian penggunanya memandang vape sebagai alternatif rokok konvensional yang dianggap lebih modern dan relatif aman.
Namun, persepsi tersebut kini berhadapan dengan sikap tegas MUI. Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga produksi dan perdagangannya. Kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan psikotropika cair menjadi landasan utama keputusan tersebut.
Dari perspektif perlindungan masyarakat, sikap MUI tentu patut menjadi perhatian. Kesehatan generasi muda tidak boleh dipertaruhkan hanya demi tren konsumsi atau kepentingan bisnis. Apalagi, jika suatu produk memiliki potensi disalahgunakan untuk aktivitas yang membahayakan masyarakat.
Akan tetapi, persoalan tidak berhenti pada aspek kesehatan dan pertimbangan keagamaan. Ada realitas ekonomi yang juga harus diperhitungkan.Industri vape di Indonesia telah membangun ekosistem usaha yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari produsen liquid lokal, distributor, pelaku usaha kecil dan menengah, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilan dari toko-toko vape. Bagi sebagian masyarakat, sektor ini bukan sekadar bisnis, melainkan sumber penghidupan keluarga.
Ketika produksi dan perdagangan vape dinyatakan haram, muncul pertanyaan mengenai nasib para pelaku usaha tersebut. Bagaimana dengan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari industri ini? Bagaimana pula dengan pelaku UMKM yang telah menginvestasikan modal dan membangun usaha berdasarkan perizinan yang diberikan negara?
Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. Sebuah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan tetap perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.
