Persoalan berikutnya adalah hubungan antara fatwa keagamaan dan hukum positif negara. Fatwa MUI memiliki kedudukan penting sebagai panduan keagamaan bagi umat Islam, tetapi tidak secara otomatis menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh masyarakat.
Artinya, selama belum ada regulasi negara yang secara tegas melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan vape, aktivitas tersebut masih berada dalam kerangka ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
Situasi ini berpotensi menimbulkan paradoks di tengah masyarakat. Di satu sisi, pelaku usaha menjalankan aktivitas berdasarkan izin dan ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban perpajakan dan cukai. Namun, di sisi lain, aktivitas yang sama telah dinyatakan haram melalui fatwa keagamaan.
Masyarakat akhirnya berhadapan dengan dua perspektif yang berbeda: legalitas administratif negara dan ketentuan hukum agama. Kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, bahkan konflik kepentingan di tengah masyarakat.
MUI sendiri telah menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya mendorong Presiden dan DPR RI untuk menyusun regulasi terkait pelarangan vape beserta sanksinya, meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi izin industri vape, serta mendorong Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan cukai.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan vape membutuhkan respons lintas sektor. Pemerintah tidak cukup hanya menjadikan fatwa sebagai wacana publik, tetapi harus menentukan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Negara perlu melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari otoritas kesehatan, BPOM, kementerian terkait, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil. Jika pelarangan total menjadi pilihan, pemerintah harus menyiapkan mekanisme transisi yang adil bagi pekerja dan pelaku UMKM yang terdampak.Sebaliknya, apabila pemerintah memilih pendekatan pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat, mekanisme pengawasan harus benar-benar efektif untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan vape.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang paling benar antara otoritas keagamaan, pelaku usaha, dan pemerintah. Persoalan utamanya adalah bagaimana seluruh kepentingan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk mengevaluasi secara serius tata kelola industri vape di Indonesia. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ketidakjelasan, sementara pelaku usaha terus berjalan dalam bayang-bayang perubahan kebijakan.
