Perlindungan kesehatan memang harus menjadi prioritas. Namun, kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab pemerintah juga tidak boleh diabaikan.
Sebab, kebijakan publik yang baik bukan hanya mampu menyatakan apa yang dilarang, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana aturan itu diterapkan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana nasib masyarakat yang terdampak.
Jangan sampai fatwa yang lahir untuk melindungi masyarakat justru berakhir menjadi sumber kebingungan baru akibat lambannya negara mengambil keputusan.
