Di balik sebuah rekomendasi terdapat keputusan, pertimbangan, dan tanggung jawab organisasi. Ada pengurus yang bermusyawarah, ada anggota yang memberikan pandangan, ada sikap yang akhirnya ditetapkan.
Karena itu, jika sebuah rekomendasi diminta untuk dialihkan bukan karena pertimbangan internal, melainkan karena tekanan pihak luar, yang sedang dirusak bukan hanya dukungan kepada seorang kandidat. Yang sedang diganggu adalah otonomi organisasi.
Tentu, kita tidak sedang melarang kepala daerah memiliki pilihan. Mereka manusia politik. Boleh punya kedekatan dengan kandidat, boleh menyampaikan pandangan, bahkan boleh memberikan dukungan secara terbuka.
Tetapi ada batas yang mesti dipahami. Mendukung berbeda dengan mengendalikan. Memberikan pandangan berbeda dengan memaksakan kehendak.
Kepala daerah memiliki kewenangan pemerintahan. KNPI memiliki mekanisme organisasinya sendiri. Keduanya dapat bekerja sama, tetapi tidak berarti yang satu berhak mengatur dapur yang lain.
Pemerintah daerah membutuhkan pemuda. Pemuda juga membutuhkan pemerintah daerah. Hubungan itu, semestinya dibangun sebagai kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan.Jangan Berteriak Marwah, Tetapi Melukai Marwah
Ada hal yang lebih mengusik dari sekadar kabar dugaan intervensi ini.
Jangan sampai ada pihak yang begitu fasih berbicara tentang marwah organisasi, demokrasi, dan independensi pemuda, tetapi tindakannya justru bertentangan dengan semua yang diucapkannya.
Kita sering mendengar seruan agar organisasi tidak boleh diintervensi. Seruan itu benar. Tetapi, prinsip tersebut harus berlaku kepada siapa saja, bukan hanya ketika kepentingan sendiri atau kelompok sedang terganggu.
Apa artinya bicara tentang menjaga kehormatan organisasi, jika pada saat bersamaan kebebasan organisasi untuk menentukan pilihan justru hendak dikendalikan?
