Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Namun, regulasi yang ada saat ini gagal membedakan antara kesalahan administratif dan pelanggaran serius, serta cenderung mengedepankan sanksi yang tidak proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi.
Sanksi pembatalan pencalonan harus diberlakukan dengan kehati-hatian dan proporsionalitas. Jika penerimaan dana ilegal terjadi, maka harus ada mekanisme peringatan dan koreksi terlebih dahulu, bukan langsung eksekusi politik.
Selain itu, aturan mengenai penyumbang dengan identitas tidak jelas harus lebih diperjelas agar tidak menjadi alat kriminalisasi politik.
Dan jika ini menjadi dasar pembatalan seorang calon, maka kita sedang menuju sistem politik yang lebih otoriter, di mana kemenangan tidak lagi ditentukan oleh rakyat, tetapi oleh permainan aturan yang bisa dimanfaatkan untuk menjegal lawan.Ini bukan sekadar soal regulasi dana kampanye, tetapi soal masa depan demokrasi itu sendiri. (***)
