Padang,—Sekjend KPU RI Arif Rahman Hakim memastikan KPU super sibuk terutama KPU yang menggelar Pilkada serentak 2018.
“Penyelenggaraan tahapan Pilkada dan Pileg berdempatan, akibatnya beban kerja KPU khusus KPU penyelenggara Pilkada serentak, pasti super sibuk, butuh fokus dan teamwork yang solid,”ujar Sekjend Arif Rahman Hakim saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pilkada, Sabtu 9/10 di Lawang Park Matur Agam.
Arif Rahman Hakim mengingatkan jajaran KPU Padang untuk kapabel dan persesi terkait keuangan.
“Kerap terjadinya perencanaan keuangan yang kurang presisi. Sehingga, terjadi banyak kali revisi, bagi pelaksanaan tahapan ini pasti mengganggu, harus diantidipasi sedini mungkin sehingga penggunaan anggaran efektif,”ujarnya.
Pengelola keuangan kata Arif, harus banyak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam bekerja.
Selain itu, Arif tekankan proses pengadaan barang dan jasa jauh dari kepentingan.
“Saya ingatkan seluruh proses tahapan baik persoalan teknis pengadaan maupun penyelenggaraan pemilihan, mesti didokumentasikan secara rapi untuk mengantisipasi masalah hukum,” tegasnya.
Terus pengelolaan arsip dan dokumen yang rapi, akan membantu KPU dalam menghadapi masalah hukum nantinya,”ujar Arif.
Bimtek yang diikuti seluruh komisioner KPU beserta jajaran sekretariat itu.
Selain itu, Arif juga ingatkan jajaran komisioner KPU, untuk tidak bermain-main dengan prinsip kemandirian lembaga penyelenggara pemilu ini.
“Seluruh komisioner, mesti memastikan Satker KPU Padang, benar-benar bekerja dengan prinsip kemandirian ini. Hal ini penting, karena KPU ada karena kepercayaan masyarakat.Jadi, kepercayaan ini mesti terus dirawat dan dijaga,” tambah Arif.
Walau penyelenggaraan tahapan pemilu dilaksanakan dibawah tekanan, terang Arif, namun penyelenggaraan tahapan harus terus diupayakan terlaksana dengan gembira dan menyenangkan. Kemudian, penyelenggaraan setiap tahapan juga mesti dilaporkan secara berjenjang, agar ada kesinambungan kerja antara Satker kabupaten/kota dengan Satker atasan terus terlaksana.
”Sinergi dengan stakeholder, dilakukan dalam bentuk kerjasama yang didahului dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU),” terang Arif.
Sinergisitas ini, kata Arif diharapkan akan dapat mencapai target angka partisipasi pemilih pemilihan serentak 2018 secara nasional sebesar 77,5 persen.
Sedangkan mengantisipasi tahapan pemilihan serentak 2018 yang beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan presiden, jajaran KPU diminta untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi guna mengantisipasi kerumitan sedini mungkin.
“Perlu treatment yang tepat untuk mengelola alokasi personil dalam setiap kegiatan tahapan yang beririsan dengan Pileg dan Pilpres,”ujarnya. (relis/mel)
