SOP penting untuk menghindari bertemu langsung pejabat dengan publik dalam mengelola informasi publik, juga penting untuk menetapkan pemberian atau menolak memberikan informasi publik kepada publik.SOP terbaik itu disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi badan publik supaya berganti pejabatnya karena mutasi dan kebutuhan organisasi, SOP tetap berlaku dan sah diterapkan.
PPID Utama dan PPID Pelaksana harus mengenyampingkan ego sektoral dalam pengelolaan informasi publik. PPID Utama merupakan kuasa dari Atasan PPID Utama yakni Sekda dalam pengelolaan maupun menghadapi sengketa informasi publik.Jadi tidak ada alasan ego atau kedekatan dengan pimpinan tertinggi membuat mangkrak pengelolaan informasi publik dan kerja PPID Utama.
PPID Utama hebat melakukan kolaborasi dan sinergi dampaknya pelayanan informasi publik berjalan sesuai ketentuan dan menekan terjadinya sengketa informasi publik.PPID Utama key word bagi badan publik dalam menerapkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena embrio terjadinya sengketa informasi publik atau pidana informasi publik bermula dari PPID itu sendiri.
Jangan sampai ulah kerja setengah hati PPID Utama dengan PPID Pelaksana maka Atasan PPID menjadi tersangka atau terpidana karena ketentuan pidana informasi publik.PenutupAyo Terbuka, untuk pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, ini menjadi kata penutup dari pemateri, semoga materi PPID ini bermanfaat dan tidak sekedar tinggal di saku PPID saja, tapi diaktualisasikan dalam pengelolaan dan pelayanan inofmrasi publik di badan publik masing-masing.Penulis yakin materi ini belum sempurna tentu ada kekurangan dan kelemahan untuk itu,pemateri sangat terbuka untuk diskusi dan sharing sesuai kondisi dan kearifan lokal dalam semangat bersama terbuka informasi publik.
Akhir kata, pemateri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Solok Selatan H Khairunas yang memfasikitasi kegiatan penguatan kapasitas ini. Salam Transparansi, Ayo Terbuka, Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu.****
Editor : Adrian Tuswandi, SH
