Dari hasil pendataan awal, terdapat 13 bidang lahan yang tercakup dalam proyek ini.
Rinciannya adalah 10 bidang tanah bersertifikat milik masyarakat, 2 bidang kawasan hutan, dan 1 bidang jalan nasional.
“Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup telah diterbitkan pada awal November 2024. Saat ini, proses permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Kementerian PUPR ke KLHK sedang berjalan.
Selain itu, penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) untuk skema KPBU antara Kementerian PUPR dan konsorsium PT Hutama Karya juga terus dikebut.
Setelah PKS rampung, pengadaan tanah akan diajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar,” tambah Rifda.
Fly Over Sitinjau Lauik diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan infrastruktur di kawasan tersebut.Selain mempercepat waktu tempuh, fly over ini akan meningkatkan keselamatan berkendara di jalur yang dikenal memiliki medan curam dan rawan kecelakaan.
Pembangunan ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar melalui peningkatan aksesibilitas, khususnya dalam sektor perdagangan dan pariwisata.
Dengan dana pembangunan sebesar Rp 2,7 triliun, proyek ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mempercepat konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat. (***)
Editor : Redaksi
