Jakarta, – PTSL yang berkaitan erat dengan kearifan lokal, terutama di Sumatera Barat, menjadi fokus utama dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Rapat ini berlangsung di Gedung Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).
Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menilai langkah yang diambil Menteri ATR/BPN sebagai sebuah terobosan signifikan.
Ia mengapresiasi pemaparan data yang sistematis dan transparan sehingga berbagai pertanyaan publik dapat terjawab dengan baik.
“Kami mengapresiasi Pak Menteri yang telah menyajikan data secara jelas dan gamblang, sehingga berbagai pertanyaan yang beredar di masyarakat dapat dijawab dengan baik,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti bahwa langkah ini sejalan dengan program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pencapaian target sertifikasi tanah tahun 2025.Dengan adanya 126 juta bidang tanah yang menjadi sasaran sertifikasi, diperlukan kerja sama dan usaha maksimal dari semua pihak.
“Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi tahun ini, sehingga membutuhkan kerja keras bersama agar target dapat tercapai sesuai program Asta Cita Pak Prabowo,” jelasnya.
Meskipun program ini dianggap sebagai langkah maju, Rahmat mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal, terutama terkait kepemilikan Tanah Ulayat di Sumatera Barat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat harus diterapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Editor : MS
