Painan, - Bawaslu Pessel mengadakan rapat koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kamis, (15/5/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Pessel dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Bawaslu Sumbar dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) setempat.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Pessel, Afriki Musmaidi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi, mencakup aspek penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan.
"Pengelolaan Barang Milik Negara ini merupakan bagian penting dari optimalisasi fungsi kelembagaan, sehingga harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi," jelas Afriki dalam sambutannya.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi, Mafral, SE., MM, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPAD Pesisir Selatan, Nesvita Zikra, M.Si.Keduanya menyampaikan materi strategis mengenai tata kelola aset negara dan daerah.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel, Rinaldi, dalam presentasinya memaparkan bahwa saat ini pihaknya memiliki 140 unit Barang Milik Negara yang terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud.
Dari jumlah tersebut, 119 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak ringan, dan 18 unit rusak berat.
"Masih terdapat kekurangan sarana pendukung tugas yang perlu segera dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara maksimal," ujarnya.
Editor : Redaksi
