Padang, - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat resmi melayangkan surat bertanggal 28 Juli 2025 dengan nomor 800/3051/sek/Dispora/2025 kepada Ketua Umum KONI Pusat, perihal penunjukan karateker Ketua KONI Sumbar.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Kadispora Sumbar, Dra. Maifrizon, M.Si, itu menegaskan perlunya langkah cepat karena dinamika internal yang terjadi di tubuh KONI Sumbar dinilai telah menghambat perkembangan olahraga daerah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah anggaran sebesar Rp1,8 miliar yang telah dicairkan pada Maret lalu untuk mendukung program KONI Sumbar. Anggaran tersebut mencakup penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), Rapat Kerja, tiket perjalanan, serta sejumlah kegiatan lainnya.
Namun, hingga masa jabatan kepengurusan berakhir pada Mei 2025, Musorprov tak kunjung terlaksana.
Dispora menegaskan sudah meminta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak memadai bahkan dianggap mengada-ada. Karena itu, Dispora menyatakan tidak akan menambah anggaran lagi sebelum ada kejelasan.
Kadispora juga menyinggung soal perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KONI Sumbar. Menurutnya, perpanjangan itu sebelumnya disepakati hanya untuk satu bulan sebagai masa transisi, namun kenyataannya justru menjadi enam bulan.
Hal ini dinilai tidak sesuai komitmen awal dan semakin memperkeruh dinamika internal KONI Sumbar.
Kebuntuan tersebut turut mendorong munculnya aksi pengembokan kantor oleh Forum Pejuang Olahraga Sumbar. Aksi ini dilakukan tanpa tindakan anarkis, melainkan sebagai bentuk tekanan agar persoalan kepemimpinan segera diselesaikan.
Koordinator Forum, Arfan Rusda, menegaskan bahwa pengembokan kantor merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya dialog tidak berhasil.
Editor : MS
