Padang, - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Wali Kota Padang untuk segera berkoordinasi dengan BPJS guna menentukan jenis perlindungan asuransi yang paling sesuai bagi anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB).
Perlindungan ini tidak hanya ditujukan bagi para relawan, tetapi juga mencakup seluruh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana di lapangan.
Menurut Muharlion, penyediaan asuransi merupakan hal yang sangat penting dan mendesak.
Hal ini mengingat lingkup pekerjaan yang dijalankan memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya dari bencana yang terjadi di wilayah Kota Padang.
“Sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana, memberikan perlindungan bagi para pelaksananya adalah sebuah keniscayaan. DPRD Kota Padang siap mendukung penuh rencana penganggaran premi asuransi bagi seluruh insan kebencanaan ini di masa mendatang,” tegas Muharlion.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat merespons pelaksanaan Jambore Kelompok Siaga Bencana Kota Padang Tahun 2026.Kegiatan ini berlangsung di Bumi Perkemahan ABG Lubuk Minturun pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2026, dan dihadiri oleh sekitar 700 orang relawan yang mewakili 11 kecamatan yang ada di Kota Padang.
Momentum pertemuan besar ini, selain berfungsi sebagai ajang silaturahmi dan mempererat persaudaraan, juga menjadi wadah strategis untuk peningkatan kapasitas diri serta penguatan sinergi antarrelawan.
Hal ini bertujuan agar kinerja mereka semakin optimal dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Padang.
Selama ini, dalam menjalankan tugas kerelawanannya, Muharlion menilai pengetahuan serta pemahaman para anggota KSB mengenai dunia kebencanaan masih tergolong minim.
Editor : Editor
