Kedua, penguatan peran penyuluh pertanian dan akses pembiayaan mikro untuk kelompok tani agar mutu produk terjaga dan pasokan berkesinambungan.
Ketiga, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar perizinan usaha, fasilitas logistik, serta akses ekspor tidak terganjal birokrasi berlapis.
“Kalau investasi datang tapi rantai pasoknya rapuh, investor akan pergi. Kita perlu garansi pasar, kepastian pasokan, dan kemudahan perizinan,” tegasnya.
Pernyataan itu selaras dengan sikap Kementerian Pertanian yang beberapa waktu lalu menyebut percepatan hilirisasi gambir sebagai salah satu prioritas nasional dan bahkan membuka peluang dukungan dari pusat.
Data terbaru menunjukkan lonjakan produksi gambir di sejumlah wilayah Sumbar pada periode 2024–2025, dengan total produksi mencapai puluhan ribu ton per tahun.
Hal ini memperkuat alasan bahwa hilirisasi tidak bisa lagi hanya menjadi wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengamankan nilai tambah di daerah.
Rahmat menyebut program Sumbar Cerdas Bertani yang ia gagas, sebagai upaya menyatukan pendidikan pertanian, pelatihan teknis bagi petani muda, serta pendampingan bisnis sehingga generasi baru petani siap mengelola fasilitas hilir.“Kita tidak boleh cuma berbangga sebagai pemasok bahan mentah. Pendidikan, teknologi, dan akses pasar harus berjalan beriringan,” katanya.
Selain gambir, Sumatera Barat masih memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kopi, dan padi.
Semua itu, menurutnya, harus diarahkan pada pola pembangunan yang berkelanjutan.
Editor : MS
