Padang, - Sejumlah fraksi di DPRD Kota Padang mengingatkan Wali Kota Padang agar tetap kreatif dan inovatif dalam mengelola APBD Tahun 2026, meski pemerintah pusat memangkas dana transfer secara signifikan.
Fraksi Partai Gerindra dan PAN menegaskan, Pemko Padang harus tetap memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemangkasan dari pusat tidak boleh menghambat pelayanan publik. Pemerintah Kota harus tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata juru bicara Fraksi PAN DPRD Padang, Usmardi Thareb, dalam sidang paripurna DPRD Padang, Senin (10/11/2025).
Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Muharlion, didampingi para wakil ketua Mastilizal Aye, Jufri, dan Osman Ayub. Rapat itu membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2026, dan turut dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, jajaran OPD Pemko Padang, unsur Forkopimda, serta perwakilan BUMN, BUMD, OKP, dan Ormas.
Fraksi Gerindra menilai, pemangkasan dari pusat harus dijadikan momentum untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemko diminta memaksimalkan sumber daya lokal dan memperkuat basis ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKB-Ummat menyampaikan bahwa belanja daerah merupakan komponen pengeluaran vital untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka menegaskan, alokasi anggaran harus diarahkan pada urusan wajib dan pilihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, fraksi ini meminta agar target penerimaan daerah ditetapkan secara terukur dan rasional, dengan mempertimbangkan alokasi dana transfer pusat, realiasi pendapatan 2025, dan asumsi pertumbuhan ekonomi lokal.
“Tujuan utama dari penyusunan anggaran adalah kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan dan perubahan harus berbasis analisis mendalam dan hasil nyata,” tegas juru bicara Fraksi PKB-Ummat.
Fraksi-fraksi DPRD Padang sepakat bahwa APBD 2026 harus menjadi solusi berkelanjutan bagi tantangan keuangan daerah. Pemerintah Kota perlu strategi agresif dalam menggali potensi PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memastikan kesinambungan pembangunan.
Editor : MS
