Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan sepakat dengan DPRD bahwa kreativitas dan efisiensi harus menjadi kunci pengelolaan APBD Tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer dari pusat harus disikapi secara bijak, tanpa mengganggu program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Tentu kita perlu kreativitas dalam menyusun dan mengelola APBD agar pelayanan publik tetap optimal,” ujar Fadly Amran.
Berdasarkan Rancangan APBD 2026, Pendapatan Daerah Kota Padang diproyeksikan sebesar Rp2,65 triliun, turun Rp345,8 miliar (11,52%) dari kesepakatan sebelumnya sebesar Rp3 triliun.
Penurunan ini berdampak langsung pada belanja daerah, dari semula Rp3,31 triliun menjadi Rp2,79 triliun, atau berkurang Rp524,4 miliar (15,8%).
Menurut data, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1,12 triliun, sementara pendapatan transfer disesuaikan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun, turun 18,4 persen sesuai surat dari Kementerian Keuangan (S-62/PK/2025).
Pemangkasan tersebut menyebabkan beberapa program unggulan 2025–2029 tidak dapat dibiayai. Pemerintah Kota perlu menyesuaikan prioritas dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan signifikan dari Rp340,5 miliar menjadi Rp147,4 miliar, atau turun Rp193 miliar.
Total penurunan penerimaan daerah mencapai Rp538,9 miliar, yang terdiri dari pemotongan dana transfer dan penyesuaian pembiayaan daerah.
Fadly Amran menjelaskan, Pemko Padang akan memfokuskan anggaran pada program prioritas seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, strategi peningkatan PAD juga akan digalakkan dengan memperkuat sektor perizinan dan optimalisasi pajak daerah.
Editor : MS
