Diplomasi kawasan juga menjadi kunci. Selat Malaka tidak bisa dikelola secara unilateral. Sinergi dengan Malaysia dan Singapura harus diperkuat agar kawasan ini tidak mudah ditarik ke dalam orbit kepentingan kekuatan besar. Indonesia harus tampil sebagai penyeimbang, menjaga agar stabilitas tetap terjaga tanpa kehilangan kedaulatan.
Namun yang sering terabaikan adalah dimensi paling mendasar: kekuatan rakyat. Geopolitik tidak boleh berhenti pada negara dan elite. Nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi Selat Malaka. Tanpa keterlibatan mereka, kedaulatan hanya akan menjadi konsep yang jauh dari realitas.
Di sinilah penguatan civil society menemukan relevansinya. Kemandirian ekonomi rakyat di kawasan pesisir akan memperkuat posisi negara secara keseluruhan. Ketika rakyat berdaya, negara memiliki fondasi yang kokoh untuk berbicara di tingkat global.
Menuju 2029, tantangan terbesar Indonesia bukan kekurangan ide, melainkan kekurangan konsistensi. Terlalu banyak gagasan besar yang berhenti sebagai wacana, terlalu sedikit yang benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata. Perdebatan tentang pajak kapal seharusnya menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran yang lebih besar: bahwa Indonesia harus berani mengelola keunggulan strategisnya secara cerdas dan berdaulat.
Pada akhirnya, Selat Malaka adalah cermin. Ia mencerminkan bagaimana sebuah bangsa memandang dirinya sendiri. Apakah kita hanya bangsa yang beruntung secara geografis, atau bangsa yang mampu mengubah keberuntungan itu menjadi kekuatan?Pilihan itu ada di tangan kita. Dan waktu tidak menunggu. (***)
Editor : Editor
