Oleh: Irdam Imran, Penulis Independen
Pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja institusi penegak hukum. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, langkah ini menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal.
Namun demikian, efektivitas tim reformasi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu mendorong perubahan yang bersifat substantif, bukan sekadar administratif.
Pengalaman sejak Reformasi 1998 menunjukkan bahwa reformasi institusi negara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan prosedural semata. Transformasi yang berkelanjutan mensyaratkan perubahan pada dua dimensi utama, yakni struktur dan kultur organisasi.
Dari sisi struktural, persoalan mendasar terletak pada sistem yang mengatur rekrutmen, promosi, serta mekanisme pengawasan. Tanpa penerapan prinsip meritokrasi yang konsisten dan pengawasan yang independen, berbagai upaya perbaikan berpotensi terhambat oleh praktik lama yang sulit dihilangkan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penanganan perkara juga menjadi faktor penting dalam membangun akuntabilitas institusi. Reformasi struktural yang tidak menyentuh aspek-aspek tersebut berisiko hanya menghasilkan rekomendasi normatif tanpa dampak nyata di lapangan.Di sisi lain, dimensi kultural seringkali menjadi tantangan yang lebih kompleks. Budaya organisasi yang terbentuk dalam jangka panjang seperti solidaritas korps yang berlebihan atau resistensi terhadap kritik dapat menghambat implementasi reformasi, meskipun kerangka regulasi telah diperbaiki.
Dalam perspektif ini, perubahan budaya memerlukan keteladanan dari pimpinan serta konsistensi dalam penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Tanpa itu, reformasi cenderung berhenti pada tataran wacana.
Dalam studi kebijakan publik, pembentukan tim seringkali dipandang sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik. Namun, tanpa mandat yang kuat dan dukungan kebijakan yang memadai, tim reformasi berpotensi menjadi forum diskusi tanpa daya eksekusi yang efektif.
Implikasi dari kondisi tersebut adalah tergerusnya kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya menilai proses, tetapi juga hasil dari setiap upaya reformasi. Ketika perubahan yang diharapkan tidak terwujud, skeptisisme terhadap institusi akan semakin meningkat.
Editor : Editor
