Bahkan beberapa kepala daerah telah menginstruksikan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungannya untuk menghentikan kebiasaan flexing dengan alasan ketidakpantasan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Guru besar dari salah satu universitas terkemuka memandang flexing sebagai akar perilaku koruptif, mengingat kekuasaan dapat menguasai rasionalitas seseorang dan gaya hidup berlebihan berpotensi merusak kepercayaan publik serta institusi.
Perdebatan ini mencuatkan perbandingan dengan model komunikasi publik yang lebih responsif.
Seorang tokoh disebut sebagai contoh karena memiliki tim humas yang bertindak cepat.
Ketika muncul masalah di lapangan, unggahan langsung diikuti eksekusi pada hari yang sama.
Model ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga diikuti tindakan nyata. Responsivitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena publik tidak hanya ingin mendengar janji, tetapi juga melihat bukti penyelesaian masalah.
Akar permasalahan sebenarnya terletak pada posisi humas dalam struktur birokrasi.Humas sering dilibatkan terlalu akhir dalam proses pengambilan keputusan.
Saat keputusan sudah dibuat dan acara sudah berjalan, tugas humas hanya tinggal memberi caption pada dokumentasi yang ada.
Fungsi strategis humas untuk membaca risiko, menerjemahkan kebijakan, dan menyiapkan narasi sejak dini tidak berjalan optimal.
Editor : Editor
