Karena itu, menjelang 2029, yang dibutuhkan bukan sekadar kompetisi elektoral yang semakin keras, melainkan konsensus kebangsaan di antara para elite politik untuk menjaga kualitas demokrasi.
Konsensus tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menghormati konstitusi, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat netralitas institusi negara, dan memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang setara dalam berkompetisi.
Konsensus seperti ini tidak berarti menghapus perbedaan politik.
Sebaliknya, ia justru memperkuat demokrasi dengan menjadikan konstitusi sebagai titik temu seluruh kekuatan politik.
Dalam negara demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan hal yang wajar, tetapi stabilitas sistem hanya dapat dijaga apabila semua pihak menerima aturan main yang sama.
Tantangan Indonesia pada 2029 bukan semata-mata menentukan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya.Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan bahwa proses demokrasi tetap dipercaya publik, menghasilkan legitimasi yang kuat, dan mampu memperkuat persatuan bangsa.
Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan tumbuh apabila mereka melihat bahwa seluruh elite politik bersedia menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan jangka pendek.
Sebaliknya, apabila politik terus dipersepsikan hanya sebagai perebutan kekuasaan, ruang publik akan semakin dipenuhi polarisasi dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elite politik untuk menjaga konstitusi, menghormati etika politik, serta membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
Editor : Editor
