Oleh: Two Efly, Wartawan Ekonomi
"Cah tulak... cah tulak... antah-antah se." Kalimat itu semakin akrab terdengar setiap kali ada rencana pembangunan di Sumatera Barat. Entah jalan tol, investasi industri, proyek strategis nasional, pembangkit listrik, hingga pembangunan kawasan ekonomi. Hampir selalu ada suara yang berkata, "tolak."
Bila kita mau membuka lembaran sejarah, Minangkabau justru dikenal sebagai tanah yang melahirkan para pemikir besar dan masyarakat yang rela berkorban demi kemajuan bersama. Pada 1925, Tan Malaka menerbitkan Naar de Republiek Indonesia. Ketika Indonesia belum lahir sebagai negara, ia telah membayangkan sebuah republik yang merdeka. Gagasannya mendahului zaman.
Dua puluh tahun kemudian, republik itu benar-benar berdiri. Semangat yang sama tampak ketika republik membutuhkan pesawat untuk mempertahankan eksistensinya. Biyai biyai kita di Kapau dan Gadut melepaskan gelang, kalung, cincin, dan giwang emas mereka. Sekitar 20 kilogram emas berhasil dikumpulkan sebagai bagian dari pembelian pesawat Avro Anson RI-003, yang kemudian dikenal sebagai Seulawah 02.
Mereka tidak bertanya berapa ganti ruginya. Mereka tidak meminta kompensasi. Mereka hanya percaya bahwa republik harus diselamatkan.
Begitu pula ketika tanah ulayat dihibahkan untuk kampus, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan. Pengorbanan itu dilakukan dengan kesadaran bahwa manfaatnya mungkin baru akan dirasakan oleh generasi berikutnya.Di situlah letak kebesaran para pendahulu kita.
Mereka berpikir lintas generasi.
Hari ini, cara berpikir itu perlahan memudar. Kita semakin sering menilai pembangunan dari manfaat langsung bagi diri sendiri. Jika tidak memberi keuntungan seketika, pembangunan dianggap tidak perlu. Jika ada sedikit risiko, pilihan pertama adalah menolak.
Padahal, setiap kemajuan selalu menuntut pengorbanan. Jepang tidak menjadi negara maju tanpa reformasi besar pada era Meiji.
Editor : Editor
