Padang, - Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026 agar mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat.
Musda tersebut menjadi momentum pemilihan kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026–2031 sekaligus memperkuat peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan agama dan budaya.
Pesan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi pengurus LKAAM Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan dihadiri langsung oleh Ketua LKAAM Kota Padang, Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo, bersama jajaran pengurus, pengurus LKAAM tingkat kecamatan, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.
Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah.
Selain membahas kesiapan pelaksanaan Musda, pertemuan juga menyoroti penguatan peran lembaga adat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di Kota Padang, antara lain peredaran narkoba, tawuran pelajar, penyakit masyarakat, serta pembinaan karakter generasi muda.Fadly Amran menegaskan bahwa penguatan peran lembaga adat sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.
Pemerintah Kota Padang pun siap memfasilitasi setiap kegiatan LKAAM yang selaras dengan agenda pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya ruang kolaborasi yang jelas agar lembaga adat dapat berkontribusi optimal menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dengan tokoh adat.
“Kita berharap Musda IX LKAAM Kota Padang mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan yang berlandaskan agama dan budaya, yang dapat diwujudkan melalui program-program LKAAM,” ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait untuk menangani persoalan narkoba, tawuran, serta persoalan sosial lainnya secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga.
Editor : Editor
