Payakumbuh, - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan dua mantan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, Hendri Wanto, S.Sos. dan Wahyudi Thamrin, S.H., M.H., terhadap Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, dalam hal ini Wali Kota Payakumbuh.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG, yang diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, 3 November 2026, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Rabu, 11 November 2026.
Majelis Hakim yang diketuai Adillah Rahman, S.H., M.H., dengan hakim anggota Muhammad Reza Pahlepi, S.H. dan Tassha Nica Riana Sihotang, S.H., menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, khusus terhadap Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Tidak hanya menyatakan batal, Majelis Hakim juga mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan kedua Penggugat seperti keadaan semula sebagai Dewan Pengawas hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Pertimbangan Hakim: Kebijakan Pemerintah Tidak Boleh Mengabaikan Kepastian Hukum
Kuasa hukum Para Penggugat, Hafis Alfarisyi, S.H., didampingi Togap Silalahi, S.H., dari Unity Law Office, menjelaskan bahwa putusan tersebut merupakan penegasan terhadap pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Hafis, salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim adalah penerapan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan tersebut tetap berlaku sampai masa jabatannya berakhir.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa penyesuaian jumlah Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan pengaturan baru tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelumnya.
Majelis Hakim juga menilai bahwa pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan tetap harus didasarkan pada alasan dan persyaratan hukum yang sah, termasuk dukungan data dan informasi yang dapat dibuktikan.
Bahkan, dalam pemeriksaan perkara, Pengadilan tidak menemukan bukti adanya kebijakan restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan secara konkret dan terstruktur sebagai dasar pemberhentian kedua Penggugat.
Editor : Editor
