“Kami mengajak pihak KPM untuk saling menghormati proses hukum. Klien kami telah menggunakan mekanisme hukum yang sah, dan pengadilan telah memberikan penilaiannya berdasarkan fakta persidangan. Kami berharap setiap pihak menunjukkan iktikad baik dan pada waktunya melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Apresiasi kepada Pengadilan: Keadilan Bukan Sekadar Memenangkan Perkara
Sementara itu, Togap Silalahi, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap Majelis Hakim PTUN Padang yang telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara tersebut secara menyeluruh.
“Kami memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang hak-haknya dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintahan,” ujar Togap.
Ia menambahkan bahwa pemberhentian terhadap kliennya sebelum berakhirnya masa jabatan bukan hanya menimbulkan persoalan mengenai status jabatan, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan pribadi dan profesional pihak yang diberhentikan.
“Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut jabatan. Ada hak, kehormatan profesional, serta kepastian hukum yang harus dijaga. Kami juga memandang keputusan pemberhentian yang kemudian dibatalkan pengadilan ini dapat membawa implikasi terhadap citra kelembagaan dan tata kelola perusahaan daerah,” jelasnya.
Menurut Togap, perkara tersebut seyogianya menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme pengelolaan PDAM Tirta Sago, sehingga persoalan kebijakan internal tidak mengganggu kepercayaan publik dan upaya peningkatan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Pesan kepada Pembuat Kebijakan: Kedepankan Kehati-hatian, Jangan Sampai Kebijakan Merugikan Orang LainLebih lanjut, Hafis Alfarisyi menekankan bahwa putusan PTUN Padang hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi setiap pejabat pemerintahan, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan strategis terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
“Kami berharap perkara ini menjadi pelajaran penting bagi para pembuat kebijakan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dijalankan secara hati-hati, terukur, dan berdasarkan penerapan hukum yang tepat. Jangan sampai suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk kepentingan organisasi justru menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum,” ungkapnya.
Hafis mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan tidak boleh dipandang sebagai hambatan bagi jalannya pemerintahan, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Editor : Editor
