“Keputusan strategis tidak boleh hanya mempertimbangkan tujuan administratif atau efisiensi organisasi. Ada aspek legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, dan akibat hukum yang wajib diperhitungkan sebelum kebijakan ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sebuah kebijakan publik yang baik seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintahan, keberlangsungan perusahaan daerah, dan hak-hak individu yang terikat dalam hubungan hukum dengan lembaga tersebut.
“Pejabat pemerintahan harus memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, ketelitian dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban, bukan pilihan,” tambah Hafis.
Berharap Putusan Menjadi Awal Perbaikan Tata Kelola PDAM
Pada akhir keterangannya, Hafis Alfarisyi dan Togap Silalahi berharap putusan ini dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan hak-hak klien mereka.
Keduanya menegaskan bahwa kepentingan utama dalam perkara ini adalah memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan memperuncing hubungan antara pihak yang berperkara.“Kami berharap semua pihak memandang putusan ini secara objektif dan menjadikannya pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pelayanan PDAM harus tetap menjadi prioritas bersama,” tutup Hafis. (***)
Editor : Editor
