Pengadilan turut mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan Perumda masih mencatat laba dan berada dalam kategori sehat atau baik, meskipun terdapat penurunan sejumlah indikator kinerja.
Pada bagian akhir pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur maupun substansi dan bertentangan dengan ketentuan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Pertimbangan Majelis Hakim memperlihatkan bahwa kewenangan seorang pejabat publik bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus memiliki landasan hukum yang benar, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan hak-hak pihak yang terkena akibat dari kebijakan tersebut,” ujar Hafis.
Amar Putusan: KPM Diwajibkan Mencabut SK dan Merehabilitasi Kedudukan Penggugat
Dalam amar putusannya, Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
Pengadilan menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026, khusus atas nama Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Selanjutnya, Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan pemberhentian tersebut serta merehabilitasi kedudukan kedua Penggugat sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh sampai berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Dalam putusan yang sama, Majelis Hakim menolak tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya, termasuk tuntutan pembayaran seluruh hak finansial yang dimohonkan, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp355.000.Kuasa Hukum: Kami Menghormati Hak Banding, tetapi Putusan Pengadilan Juga Harus Dihormati
Menanggapi putusan tersebut, Hafis Alfarisyi meminta pihak KPM Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh agar menyikapi putusan pengadilan secara bijaksana dan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap lembaga peradilan.
“Kami menghormati apabila pihak Tergugat memilih menempuh upaya hukum banding. Itu merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan tidak akan kami persoalkan. Namun, kami juga berharap pihak KPM memiliki sikap yang sama dalam menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,” tegas Hafis.
Menurutnya, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen pejabat pemerintahan terhadap supremasi hukum.
Editor : Editor
