Dilema Prabowo: Memutus Bayang-Bayang Geng Solo atau Mendengar Aspirasi Publik?

Irdam Imran.
Irdam Imran.

Oleh: Irdam Imran

DEPOK - Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menghadirkan ujian politik dan konstitusional bagi Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tenggat pengajuan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026, Presiden menghadapi pilihan yang tidak sederhana: mempertahankan konfigurasi politik lama atau membuka ruang bagi aspirasi publik yang menghendaki pemulihan kepercayaan terhadap pemerintahan.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut siapa yang akan mendampingi Presiden, tetapi juga menyangkut arah kepemimpinan nasional setelah berbagai kontroversi politik dan perdebatan etika konstitusional yang mewarnai perjalanan kekuasaan sejak Pilpres 2024.

Istilah Geng Solo dalam perdebatan publik menjadi simbol jejaring politik yang berkembang di sekitar kekuasaan sebelumnya. Namun, dugaan adanya calon titipan kelompok tertentu harus tetap dibedakan dari fakta politik yang dapat diverifikasi. Tidak setiap dukungan elite membuktikan adanya intervensi, sebagaimana tidak setiap dukungan publik otomatis menjadi mandat konstitusional.

Di sinilah letak dilemanya. Presiden harus mempertimbangkan stabilitas koalisi, hubungan antarkekuatan politik, sekaligus harapan masyarakat agar pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menjadi kelanjutan dari kompromi elite yang mengabaikan kepentingan publik.

Antara Loyalitas dan Legitimasi

Nama Sufmi Dasco Ahmad yang berkembang dalam dinamika bursa Wakil Presiden memperlihatkan adanya pertimbangan politik dari lingkungan kekuasaan dan partai politik. Dukungan terhadap figur tertentu merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Akan tetapi, dukungan elite politik perlu diuji melalui pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pilihan tersebut mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan harapan masyarakat?

Presiden juga perlu melihat bahwa persoalan legitimasi bukan hanya persoalan prosedur pengisian jabatan. Legitimasi politik berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, keteladanan, dan tanggung jawab penyelenggara negara.

Karena itu, figur Wakil Presiden yang akan dipilih tidak cukup hanya memiliki kedekatan politik atau kemampuan menjaga keseimbangan koalisi. Dibutuhkan pengalaman kenegaraan, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

MPR dan Supremasi Konstitusi

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Mekanisme ini harus dipahami sebagai pelaksanaan konstitusi, bukan sekadar arena pembagian kekuasaan di antara partai politik. MPR perlu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung transparan, demokratis, bermartabat, dan bebas dari transaksi politik yang merusak kehormatan lembaga negara.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini